Inajournal.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menjelaskan bahwasanya beras khusus dari Vietnam dengan kualitas khusus rembes ke pasar. Harganya hanya Rp 9 ribu per kilogram, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan beras lokal yang rata-rata dijual Rp 12 ribu per kilogram. Menurut Dedi yang kami kutip dari Tirto.id di pasar hari ini ada beras impor yang berasal dari Vietnam dan yang menjadi pertanyaan Dedi sendiri yakni apakah Balai Karantina [Pertanian] mengetahui hal tersebut ataukah tidak?
Menurut dirinya beras-beras tersebut memang sangat merugikan petani lokal, oleh sebab itu ia meminta Kementerian tidak mengizinkan impor beras. “Saya minta Kementan berpihak kepada petani dan punya sikap,” kata dia yang kami lansir dari Tirto.id. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi membenarkan bahwasanya memang telah ada beras khusus dari Vietnam. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan impor dengan tujuan untuk membantu meningkatkan stok dalam negeri, untuk kalangan tertentu saja, yang tentunya hal tersebut tidak perlu untuk di catat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebab untuk kalangan khusus, dalam rapat tersebut juga ia menyebutkan bahwasanya beras ini biasanya “tidak masuk ke pasar tradisional” melansir dari Tirto.id. Selama tahun 2020 ini Indonesia tidak mengimpor beras untuk masyarakat umum berdasarkan dengan data BPS, hingga akhir tahun produksi besar diperkirakan mencapai 31,63 juta ton, naik 0,31 juta ton atau 1 persen dari jumlah yang ada sejak tahun 2019. Apabila diasumsikan konsumsi beras tetap 29,37 juta ton, maka ada surplus 2,26 juta ton.
Ketua umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan Indonesia telah lama mengimpor beras jenis khusus tersebut. pangsa pasarnya adalah setoran dan masyarakat kelas atas. “Rata rata impor beras dari kalangan swasta itu di angka 200 ribu-300 ribu ton per tahun,” kata dia yang kami lansir dari Tirto.id. masalahnya untuk saat ini daya beli yang ada di sektor tersebut tengah berkurang sehingga dalam melakukan penyerapannya menjadi tidak sempurna. Kondisi ini yang disinyalir bisa menjadi biang keladi atas situasi yang dikritik Dedi Mulyadi.
“Akhirnya stok yang mereka miliki melimpah, lalu ada kemungkinan itu dilepas ke pasar umum,” katanya yang dilansir dari Tirto.id. Lesunya penyerapan beras premium ini terkonfirmasi melalui kondisi saat ini bisnis hotel serta beberapa rumah makan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran memaparkan sekiranya 95 persen restaurant yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya mengurangi suplai makanan.
Semua strategi ini dalam rangka merespons kebijakan pembatasan sosial pada masa pandemi yang kian diperketat. Jika biasanya restaurant ini masih bisa menyiapkan menu makan malamnya, untuk sekarang ini jam operasi dibatasi hanya sampai jam 19.00 pun dengan makan siang yang otomatis akan berkurang kebijakan bekerja dari rumah. “Gerakan ekonomi enggak dikasih ruang, otomatis enggak akan ada yang mau beli.” melansir dari Tirto.id.
Hal yang senada yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restaurant Emil Arifin. “Kami stok sangat minimum, semuanya yang mudah busuk akan kami kurangkan. Kalau memang beras ini mungkin nggak terlalu cepat busuk namun tetap bisa stok yang dikurangkan,” menurutnya. Pengurangan stok ini juga bisa menghemat biaya listrik sebab semua bahan makanan memerlukan pendingin. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah yang memberikan pernyataan bahwasanya hingga saat ini sangat mungkin ada yang ingin menjual beras yang memang harganya sebenarnya mahal namun dijual dengan harga yang lebih murah.
Beruntungnya dalam kasus ini terjadi pada awal tahun, bukan pada bulan Maret-April atau pada musim panen. Apabila nantinya dalam masalah ini muncul di bulan-bulan itu, beras petani jelas akan terganggu. “Untungnya saat ini sedang masa tanam,”menurutnya. Akan tetapi hal ini bukan berarti kalangan pemerintah tidak perlu berbuat sesuatu yang terbaik. Beliau justru menyebutkan bahwasanya pihak pemerintah harus memastikan kasus rembesan tak berlangsung lama.
Pemerintah, misalnya, harus segera melakukan pendataan pada berapa banyak beras impor yang masuk ke Indonesia sampai awal tahun 2021. Melansir dari Tirto.id “Pemerintah harus punya data berapa beras impor yang belum terserap. Kalau ada, ini harus diserap sama pemerintah supaya nggak ganggu harga beras di masa panen.” Hal senada pun juga telah diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal. Menurut dirinya dalam hal ini jangan sampai ada permasalahan rembes jadi hal yang lumrah.
