Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya yang sebentar akan purna tugas, dikabarkan nantinya akan ditawari jabatan sebagai menteri sosial. Kabarnya Risma gantikan Mensos Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 beberapa pekan yang lalu. Risma dan Juliari sama-sama pengurus struktural di DPP PDI Perjuangan Risma merupakan salah satu ketua bidang kebudayaan, sementara Juliari wakil bendahara umum.
Isu ini pun pada awalnya dilontarkan oleh Plt Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng. “Saya dapat kabar bahwa Bu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo sebagai pengganti menteri sosial pada Kabinet Indonesia Maju,” menurut dia ketika tasyakuran kemenangan Eri Cahyadi dan Armuji, Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, pada hari Minggu (13/12/2020). “Di Surabaya, wali kota akan secara langsung meloncat ke menteri tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur lebih dulu. Ini pun telah berhasil menunjukkan bahwasanya kota Surabaya tersebut menjadi kota yang mendunia,” tambahnya.
Saat Risma gantikan Mensos ini pun membuat ia merasa terkejut akan kabar yang ada dan berdalih belum mendapat tawaran apa pun dari Jokowi. Akan tetapi, jika memang ada permintaan tersebut, maka Risma memilih untuk bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Nanti kita akan lihat, bahwasanya dalam hal ini pun saya akan ikut Bu Mega saja,” menurut Risma saat ditemui wartawan di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Surabaya, pada hari Senin (14/12/2020). “Nanti dilihat dulu, istikharah terlebih dahulu, bisa atau tidak? Nanti iya, iya, tapi ternyata saya tidak bisa, bagaimana?”
Pernyataan untuk dirinya dapat menyerahkan pemilihan kursi menteri sosial yang baru kepada Megawati juga keluar dari ucapan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah. Menurutnya, siapapun kader PDIP yang akan direkomendasikan sebagai menteri sosial, “adalah wewenang dan hak prerogatif Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.” “Keluarga besar PDI Perjuangan pun nantinya secara tidak langsung akan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum atas keputusan siapa yang nantinya akan diusulkan dalam keputusan ini.”
Setelah dirinya pun sebagai ikatan seseorang menjadi menteri merupakan sebuah hak prerogatif Presiden Jokowi,” menurut Basarah, pada hari Senin. PDIP Kota Surabaya juga seperti demikian itu. Mereka pun juga sebelumnya akan menyerahkan kewenangan itu ke “pusat”. “Semua itu merupakan sebuah kewenangan dari pusat. Kami tidak dapat ikut serta dalam mencampurinya,” menurut dari Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, pada hari Selasa (15/12/2020).
Serangkaian ucapan dari kalangan para petinggi PDIP ini pun nantinya akan mengasumsikan jika dalam hal ini mereka akan lebih percaya jatah kursi menteri sosial akan diisi kembali oleh kader sendiri meski yang diberi tanggung jawab untuk itu malah terjerat korupsi. Bahkan, sampai saat ini pun naskah tersebut akan ditulis (15/12/2020), Juliari Batubara hingga saat ini belum dipecat dari partai. Mengapa Harus Izin Megawati? Pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai masuk akal kalau partai PDIP begitu merasa percaya diri kadernya akan menjadi menteri sosial lagi.
Menurutnya hal tersebut sebab jatah kursi menteri untuk mereka tak mungkin dikurangi. “PDIP sudah berjasa dua kali mengusung serta bisa memenangkan Joko widodo dalam pilpres,” Ujang menjelaskan bahwasanya ada sebuah alasan saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa sore. “Tidak akan lari kursi menteri sosial itu ke partai yang lainnya. Makanya dari pihak partai PDIP pun begitu sangat percaya diri.” Oleh sebab itulah maka akan sangat masuk akal juga bila kita bisa melihat bagaimana ucapan dari para petinggi PDIP termasuk Basarah dan Risma yang menyerahkan nama kandidat kepada Megawati Soekarno Putri.
Karena secara tidak langsung kursi menteri sosial yakni merupakan jatah dari pihak partai PDIP dan semuanya perlu untuk lewat restu dan rekomendasi ketua umum. “Kuncinya memang ada pada pihak Megawati, bukan presiden Jokowi. Mega pun yang nantinya akan ajukan nama kepada presiden Jokowi, Jokowi yang eksekusi.” Dia pun nantinya akan memberi contoh bagaimana restu Megawati ini pun nantinya akan sangat signifikan saat pembentukan kabinet pada tahun 2014 yang lalu, dalam periode pertama masa pemerintahan presiden Jokowi.
Politikus PDIP Maruarar Sirait telah menggunakan baju berwarna putih, pertanda dia bakal diangkat jadi menteri akan tetapi pada akhirnya menjadi batal. Ujang menduga hal tersebut juga karena tidak ada restu dari pihak Megawati. Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ikhsan Maulana menilai seharusnya presiden Jokowi tetap dapat menentukan menteri secara bebas, termasuk dari partai yang lainnya. Dia sendiri pun sebelumnya telah menjelaskan bahwasanya idealnya kursi menteri sosial tersebut harus bisa untuk diisi oleh kalangan yang profesional.
Pemilihan kalangan profesional ini pun nantinya akan semakin penting sebab telah ada dua menteri sosial di pemerintahan Jokowi yang tertangkap KPK dan keduanya merupakan bagian dari kader partai Idrus Marham (2018) dan Juliari Batubara (2020). “Hal ini dapat dilihat sebagai tanda dari keseriusan Presiden dalam membantu untuk mengupayakan perlindungan sosial kepada pihak masyarakat di tengah masa pandemi seperti saat ini, sebagai keseriusan dalam memerangi korupsi, dan juga untuk memperbaiki citra bantuan sosial yang selama ini dianggap sebagai ‘lahan basah’,” menurut Ikhsan yang kami lansir dari Tirto.id.
