31.6 C
Tangerang
Monday, December 5, 2022
Home Trending Seminggu Sebelum Ditangkap Oleh KPK, Edhy Sindir Kinerja Susi

Seminggu Sebelum Ditangkap Oleh KPK, Edhy Sindir Kinerja Susi

Dalam kunjungan kerja tersebut, ia bahkan juga sempat mengisi webinar Jakarta Food Summit 5 yang digelar Kamar dagang dan juga industri Indonesia seminggu yang lalu, 19 November 2020. Edhy bahkan hingga saat ini masih dalam pemaparannya Edhy sindir kinerja Susi selaku mantan Menteri KKP. Pada Kebijakan yang disoroti politisi Gerindra ini, secara khusus, terkait bagaimana budidaya udang. Sampai saat ini, Indonesia belum juga mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan budidaya udang.

Edhy prabowo saat ini harus menyandang status sebagai tersangka KPK. Tersandung oleh Kasus dugaan suap dalam penetapan calon eksportir benih lobster, yang akan membuatnya terpaksa untuk melepaskan jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru satu tahun ini ia duduki. Padahal belum diciduk KPK, Edhy pun masih bingung dan juga gencar mengurusi sektor kelautan. Ia bahkan hingga saat ini terkena OTT tepat ketika ia baru saja kembali kunjungan kerja ke Hawaii, Amerika Serikat.

Edhy mensinyalir, persoalan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan lima tahun silam, yang berarti saat KKP masih dipimpin oleh menteri Susi. Menurutnya, kebijakan ketat terkait sustainability sudah membuat banyak industri yang ada terpaksa untuk berhenti. “Jika kita melihat di 5 tahun silam, lalu bagaimanakah para industriawan kita di dalam sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang telah ada. Yang mengadu dihadapkan pada sustainability, keberlangsungan dengan prosperity,” saat Edhy sindir kinerja Susi yang dilansir dari Kumparan dari video Youtube Katadata, pada hari Jumat (27/11).

“Padahal apabila kita mampu untuk melihat secara bijak hal tersebut, untuk apa kita bicara soal sustainability saja kalau prosperity tak kita dapat. Sebaliknya untuk apa kita mengejar prosperity kalau sustainability kita abaikan,” Ucapnya yang dilansir dari Kumparan. Menurut Edhy, kedua unsur itu juga bisa untuk dijalankan bersamaan. Edhy pun saat itu juga masih berpendapat bahwa membabat satu hektar lahan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan sebuah pertukaran yang memang bisa dikatakan sepadan.

Edhy sindir kinerja Susi

Ia pun juga sempat mengklaim, sejak dirinya menjabat seperti saat ini, produktivitas nelayan pembudidaya udang sudah mulai meningkat drastis dan ini merupakan kenaikan yang begitu sangat signifikan. Bahkan kenaikannya sendiri bisa mencapai hingga 40 juta ton untuk satu hektar lahan dalam per tahunnya. “Sebagai catatan untuk tambak udang yang 1 hektar saat ini telah bisa menghasilkan rata-rata hingga 20 ton. Bahkan kemarin kami di Muara Gembong sudah ada masyarakat yang dapat menghasilkan sekali panen 40 ton, kalau ada salah satu perusahaan yang telah berhasil panen sekitar 1 hektar di atas 100 ton,” ungkap Edhy yang kami lansir dari Kumparan.

Sejak dirinya telah berkiprah di KKP, Edhy memang sering kali membuat kebijakan yang memang seringkali berseberangan dengan pendahulunya tersebut. Langkah itu kemudian juga akan membuat keduanya kerap saling sindir di hadapan publik. Kebijakan Edhy tersebut bahkan juga terang-terangan mengubah kebijakan yang telah berlaku di era Menteri Susi. Dua diantaranya yaitu mengenai pelarangan cantrang serta juga kembali dibukanya keran ekspor benih lobster, sebuah kebijakan yang membuat dia akhirnya mesti menjadi pesakitan lembaga antirasuah serta juga kehilangan jabatan di dalam bui penjara.

Jokowi Terima Surat Resign Menteri KP

Surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah selesai ditandatangani oleh Edhy Prabowo selaku mantan Menteri KKP. Surat tersebut pun telah berhasil diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. “Surat pengunduran diri telah berhasil untuk ditandatangani oleh Pak Edhy Prabowo saat kemarin. Surat itu juga telah ditujukan ke Bapak Presiden kita Joko Widodo,” Menurut Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar yang disampaikan melalui keterangan tertulis, pada Jumat (27/11). KKP menunggu sebuah keputusan resmi dari Presiden Jokowi atas surat pengunduran diri.

Karena hanya Presiden yang berhak untuk memutuskan pemberhentian kepada seorang menteri KKP. Sementara untuk saat ini menteri KKP telah dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Antam menuturkan, bahwasanya situasi saat ini pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan berjalan normal. Pegawai di Pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap bekerja sebagaimana mestinya, tetap beroperasi seperti biasa. “Yang pastinya layanan untuk masyarakat masih berjalan mulus, tidak boleh kendor,” kata Antam.

Most Popular